Keluarga besar PIP PKS Malaysia mengucapkan : “Selamat atas terpilihnya Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, M.A. sebagai ketua Majelis Syura PKS, masa bakti 2020 – 2025”. “Selamat atas terpilihnya Ust. H. Ahmad Syaikhu, sebagai Presiden …
PIP PKS Malaysia ikut menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan mengadakan perlombaan-perlombaan. “Indonesia Tanah Air Tercinta” merupakan tema dari perlombaan yang telah diadakan tersebut. Perlombaan yang diadakan PIP PKS Malaysia ini disponsori oleh …
Selamat Dirgahayu Republik Indonesia Ke-75. Marilah kita syukuri kemerdekaan yang telah dicapai dengan selalu meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga kesatuan, perpaduan dan keluhuran bangsa. Sehingga dapat terciptanya perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan Bangsa …
االه اكبر….. والحمد الله….. Alhamdulillah sesuai dgn semangat Idul Adha, pada tahun ini anggota-anggota PKS berbagi kebahagiaan bersama WNI yang bekerja maupun belajar di Malaysia. Alhamdulillah 4 lembu dan 1 kambing telah dipotong dan dibagi …
Keluarga Besar PIP PKS Malaysia mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H / 2020 M تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ , وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك TAQABBALALLAHU MINNA WAMINKUM WA AHALAHULLAHU ‘ALAIK “Semoga Allah menerima (amalan) dari …
Turut berduka cita atas berpulangnya Ustadzuna, guru & orang tua kita KH. Hilmi Aminudin. Semoga Almarhum mendapati Husnul khatimah, diampuni segala kekhilafan semasa hidupnya, dan diterima semua amal ibadah dan dakwahnya, serta keluarga besar yg ditinggal diberi ganjaran mulia oleh Allah Swt atas kesabaran & ketabahannya.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di Malaysia.
Ia meminta pemerintah Indonesia memperhatikan dan melindungi WNI yang berada di Malaysia dan di seluruh dunia yang terimbas dengan kebijakan lockdown parsial atau movement control order (MCO) atau perintah kawalan pergerakan.
“Banyak sekali WNI yang terimbas dengan kebijakan lockdown tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah perlu memberikan peduli dan perlindungan khusus kepada mereka,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Hidayat menyampaikan permintaan tersebut melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia Rusdi Kirana pada hari Jumat (27/3).
Berdasarkan aspirasi WNI di Malaysia yang disampaikan kepadanya, menurut politikus PKS tersebut, setidaknya ada lima langkah yang disarankan untuk dapat segera dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia.
“Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) se-Malaysia memberikan bantuan kepada WNI, khususnya pekerja migran Indonesia, dalam bentuk bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, atau bantuan keuangan selama masa lockdown,” ujarnya.
Kedua, menurut dia, pemerintah Indonesia segera melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia agar tidak mempermasalahkan status legalitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama masa MCO.
Hal itu, menurut Hidayat, karena mereka sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terkait dengan wabah dan kebutuhan dasar mereka.
“Pemerintah Indonesia juga perlu berbicara dengan pemerintah Malaysia untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para pekerja migran karena wabah COVID-19 ini telah menjadi persoalan bersama,” katanya.
Langkah ketiga, lanjut Hidayat, pemerintah Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan agar dampak MCO dan pandemi dapat diminimalisasi di kalangan WNI, terutama PMI di Malaysia.
Langkah keempat, pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI diharapkan segera membentuk hotline agar memudahkan WNI di Malaysia untuk berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia seputar wabah COVID-19.
“KBRI dan KJRI juga perlu terus mengedukasi para WNI, terutama PMI, untuk pencegahan penularan COVID-19 di tengah komunitas WNI di Malaysia yang bisa berdampak fatal,” ujarnya.
Langkah kelima, pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI segera menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, paguyuban dan komunitas Indonesia apabila membutuhkan sukarelawan.
Ia menyebutkan beberapa organisasi telah bertemu dengan dirinya dan telah turun ke lapangan sehingga dapat diberdayakan oleh Pemerintah, seperti Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malaysia dan Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP) PKS Malaysia.
“Dalam kondisi seperti ini, kita harus saling bantu-membantu dengan prinsip gotong royong,” katanya menegaskan.
Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan langkah keenam, yakni pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi kemungkinan skenario pemulangan WNI atau pekerja migran Indonesia, baik yang berstatus legal maupun ilegal, ke Sumatera.
Hal itu, menurut dia, agar tidak menimbulkan masalah baru, termasuk penyebaran COVID-19, dengan memperhatikan proses karantina terlebih dahulu.
Selain menyurati Menlu dan Dubes, Hidayat juga secara khusus mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi Batubara untuk memberikan bantuan kepada pelajar Indonesia di Malaysia dan negara lainnya yang sedang melanjutkan pendidikan.
“Para mahasiswa tentu termasuk kelompok yang terimbas dari wabah dan kebijakan MCO tersebut,” ujarnya.
Hidayat sangat prihatin dengan kondisi tersebut, kemudian mendoakan agar masalah COVID-19 segera dapat diatasi, dan WNI serta para mahasiswa semuanya sehat dan selamat dari virus tersebut.
Note:
Report Rilis yang lainnya tentang Perlindungan WNI di Malaysia selama MCO, dapat dilihat juga pada link-link berikut ini:
Dengan ada pandemi Covid-19 dan
adanya lockdown parsial yang
diberlakukan oleh pemerintah Malaysia, dengan istilah Movement Control Order
(MCO) atau Perintah Kawalan Pergerakan, banyak kesulitan yang dihadapi pekerja
migran Indonesia (PMI) di Malaysia. PKS Malaysia telah memulai sebelumnya
kegiatan membantu mereka dengan pembagian masker secara gratis yang
disumbangkan oleh Ibu Dr Kurniasih Mufidayati, Anggota Fraksi PKS DPR RI kepada
WNI yang berada di Penang, Negeri Sembilan, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur
khususnya.
PKS Malaysia juga telah mengadakan pengumpulan dana bantuan dan menyampaikannya dalam bentuk uang maupun sembako kepada PMI maupun pelajar Indonesia yang memerlukan bantuan karena terdampak MCO ini.
Pada hari ini (Jum’at, 27/3) PKS
Malaysia mempertimbangkan kondisi bahwa:
MCO dimulai 18 Maret dan akan
berakhir pada tanggal 14 April, setelah diperpanjang dari awalnya tanggal 31
Maret 2020.
Selama MCO, sesuai aturan
terbaru, terjadi pembatasan kumpul-kumpul, perjalanan ke luar rumah atau
antar-provinsi (negeri). Kantor-kantor pemerintah tutup kecuali yang esensial.
Sekolah-sekolah, universitas dan rumah-rumah ibadah juga ditutup. Untuk belanja
keperluan sehari-hari hanya satu orang yang boleh keluar. Untuk
mengimplementasikan ini Pemerintah menggerakkan polisi dan tentara. Polisi
mengadakan razia-razia di jalan-jalan.
Adanya ribuan TKI yang
dipulangkan sebagai dampak dari MCO tersebut.
Sekitar 11 WNI di Malaysia
sudah positif teridentifikasi mengidap Covid-19
Juga mempertimbangkan informasi yang
diterima berdasarkan komunikasi dengan warga, komunitas maupun ormas yang
berada di Malaysia, maka Ketua PKS Malaysia, Dr Ali Sophian, telah mengirimkan
surat aspirasi kepada Bpk Dr Hidayat Nur Wahid dan Ibu Dr Mufida Kurniasih,
keduanya adalah anggota DPR RI dari dapil Jakarta II yang juga meliputi Luar
Negeri. Dalam surat tersebut, PKS Malaysia memohon agar mereka bisa
memperjuangkan point-point berikut:
Mengupayakan adanya bantuan
dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di seluruh
wilayah Malaysia dalam bentuk sembako, obat-obatan dan/atau bantuan keuangan.
Menyuarakan kepada Pemerintah
Republik Indonesia untuk meminta Pemerintah Malaysia agar tidak
mempermasalahkan status legalitas para PMI khusus selama MCO, karena mereka
menghadapi permasalahan yang sangat serius terkait wabah dan kebutuhan dasar
mereka. Juga agar Pemerintah Malaysia memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan
para PMI selama masa MCO.
Meminta Pemerintah Republik
Indonesia untuk mengarahkan KBRI dan KJRI agar segera membentuk Satgas Covid-19
yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan agar dampak MCO dan pandemi
dapat diminimalisir di kalangan WNI/PMI di Malaysia serta memonitor dan
membantu WNI yang telah positif corona.
Meminta Pemerintah Republik
Indonesia untuk mengarahkan KBRI dan KJRI agar mengadakan hotline-hotline untuk
setiap KBRI dan KJRI yang bisa segera dihubungi oleh WNI terkait permasalahan
iniserta mensosialisasikan secara masif hotline-hotline tersebut. KBRI dan KJRI
juga perlu terus mengedukasi para PMI untuk pencegahan penularan Covid-19 di
tengah komunitas PMI di Malaysia yang bisa berdampak fatal.
Meminta pemerintah Republik
Indonesia, dalam hal ini KBRI dan KJRI, untuk melibatkan melibatkan
ormas-ormas, paguyuban-paguyuban, dan komunitas Indonesia di Malaysia dalam
melaksanakan hal-hal di point 3 dan 4 di atas.
Meminta Pemerintah Republik
Indonesia untuk memperhatikan proses pemulangan ribuan PMI ke Sumatera agar
tidak menimbulkan masalah baru, termasuk penyebaran Covid-19. Juga agar
diperjelas dan disosialisasikan siapa saja yang bisa di ikutkan dalam program
pemulangan ini. Kami juga mendapatkan aspirasi dari banyak PMI illegal,
khususnya, agar mereka bisa ikut dipulangkan.
Ali Sophian berharap problematika dan kesulitan yang dihadapi PMI di Malaysia dapat diringankan dengan peran pemerintah khususnya, dibantu oleh elemen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia.