Selamat Jalan K.H. Hilmi Aminuddin

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَاللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحمه وَعَافِه وَاعْفُ عَنْه وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْه دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْه الْجَنَّةَ وَأَعِذْه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

آمــــــــــــــــــين يا رب العالمين

Turut berduka cita atas berpulangnya Ustadzuna, guru & orang tua kita KH. Hilmi Aminudin. Semoga Almarhum mendapati Husnul khatimah, diampuni segala kekhilafan semasa hidupnya, dan diterima semua amal ibadah dan dakwahnya, serta keluarga besar yg ditinggal diberi ganjaran mulia oleh Allah Swt atas kesabaran & ketabahannya.

Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin….

🤲

Mengenal Virus Corona Covid-19 dan Pencegahannya

Surati Menlu dan Dubes Indonesia, MPR: Lindungi WNI di Malaysia

https://www.antaranews.com/berita/1386310/surati-menlu-dan-dubes-indonesia-mpr-lindungi-wni-di-malaysia

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. ANTARA/dokumentasi pribadi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di Malaysia.

Ia meminta pemerintah Indonesia memperhatikan dan melindungi WNI yang berada di Malaysia dan di seluruh dunia yang terimbas dengan kebijakan lockdown parsial atau movement control order (MCO) atau perintah kawalan pergerakan.

“Banyak sekali WNI yang terimbas dengan kebijakan lockdown tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah perlu memberikan peduli dan perlindungan khusus kepada mereka,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Hidayat menyampaikan permintaan tersebut melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia Rusdi Kirana pada hari Jumat (27/3).

Berdasarkan aspirasi WNI di Malaysia yang disampaikan kepadanya, menurut politikus PKS tersebut, setidaknya ada lima langkah yang disarankan untuk dapat segera dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia.

“Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) se-Malaysia memberikan bantuan kepada WNI, khususnya pekerja migran Indonesia, dalam bentuk bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, atau bantuan keuangan selama masa lockdown,” ujarnya.

Kedua, menurut dia, pemerintah Indonesia segera melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia agar tidak mempermasalahkan status legalitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama masa MCO.

Hal itu, menurut Hidayat, karena mereka sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terkait dengan wabah dan kebutuhan dasar mereka.

“Pemerintah Indonesia juga perlu berbicara dengan pemerintah Malaysia untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para pekerja migran karena wabah COVID-19 ini telah menjadi persoalan bersama,” katanya.

Langkah ketiga, lanjut Hidayat, pemerintah Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan agar dampak MCO dan pandemi dapat diminimalisasi di kalangan WNI, terutama PMI di Malaysia.

Langkah keempat, pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI diharapkan segera membentuk hotline agar memudahkan WNI di Malaysia untuk berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia seputar wabah COVID-19.

“KBRI dan KJRI juga perlu terus mengedukasi para WNI, terutama PMI, untuk pencegahan penularan COVID-19 di tengah komunitas WNI di Malaysia yang bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Langkah kelima, pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI segera menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, paguyuban dan komunitas Indonesia apabila membutuhkan sukarelawan.

Ia menyebutkan beberapa organisasi telah bertemu dengan dirinya dan telah turun ke lapangan sehingga dapat diberdayakan oleh Pemerintah, seperti Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malaysia dan Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP) PKS Malaysia.

“Dalam kondisi seperti ini, kita harus saling bantu-membantu dengan prinsip gotong royong,” katanya menegaskan.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan langkah keenam, yakni pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi kemungkinan skenario pemulangan WNI atau pekerja migran Indonesia, baik yang berstatus legal maupun ilegal, ke Sumatera.

Hal itu, menurut dia, agar tidak menimbulkan masalah baru, termasuk penyebaran COVID-19, dengan memperhatikan proses karantina terlebih dahulu.

Selain menyurati Menlu dan Dubes, Hidayat juga secara khusus mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi Batubara untuk memberikan bantuan kepada pelajar Indonesia di Malaysia dan negara lainnya yang sedang melanjutkan pendidikan.

“Para mahasiswa tentu termasuk kelompok yang terimbas dari wabah dan kebijakan MCO tersebut,” ujarnya.

Hidayat sangat prihatin dengan kondisi tersebut, kemudian mendoakan agar masalah COVID-19 segera dapat diatasi, dan WNI serta para mahasiswa semuanya sehat dan selamat dari virus tersebut.

Note:

Report Rilis yang lainnya tentang Perlindungan WNI di Malaysia selama MCO, dapat dilihat juga pada link-link berikut ini:

1. https://www.jpnn.com/news/surati-menlu-hnw-minta-pemerintah-lindungi-wni-terimbas-lockdown-di-malaysia

2. http://www.jurnas.com/artikel/69627/HNW-Minta-Pemerintah-Tetap-Perhatikan-Nasib-WNI-di-Luar-Negeri/

3. https://news.detik.com/berita/d-4956036/malaysia-lockdown-pimpinan-mpr-minta-pemerintah-tetap-lindungi-tki

4. https://rmco.id/baca-berita/parlemen/31271/surati-menlu-hnw-minta-pemerintah-lindungi-wni-di-malaysia-yang-terkena-dampak-lockdown

PKS Malaysia Meneruskan Aspirasi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ke DPR



PIP PKS MALAYSIA

Press Release

Kuala Lumpur, 27/03/2020

Humas:  +60 115 8888 511

Dengan ada pandemi Covid-19 dan adanya lockdown parsial yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia, dengan istilah Movement Control Order (MCO) atau Perintah Kawalan Pergerakan, banyak kesulitan yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. PKS Malaysia telah memulai sebelumnya kegiatan membantu mereka dengan pembagian masker secara gratis yang disumbangkan oleh Ibu Dr Kurniasih Mufidayati, Anggota Fraksi PKS DPR RI kepada WNI yang berada di Penang, Negeri Sembilan, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur khususnya.

PKS Malaysia juga telah mengadakan pengumpulan dana bantuan dan menyampaikannya dalam bentuk uang maupun sembako kepada PMI maupun pelajar Indonesia yang memerlukan bantuan karena terdampak MCO ini.

Pada hari ini (Jum’at, 27/3) PKS Malaysia mempertimbangkan kondisi bahwa:

  1. MCO dimulai 18 Maret dan akan berakhir pada tanggal 14 April, setelah diperpanjang dari awalnya tanggal 31 Maret 2020.
  2. Selama MCO, sesuai aturan terbaru, terjadi pembatasan kumpul-kumpul, perjalanan ke luar rumah atau antar-provinsi (negeri). Kantor-kantor pemerintah tutup kecuali yang esensial. Sekolah-sekolah, universitas dan rumah-rumah ibadah juga ditutup. Untuk belanja keperluan sehari-hari hanya satu orang yang boleh keluar. Untuk mengimplementasikan ini Pemerintah menggerakkan polisi dan tentara. Polisi mengadakan razia-razia di jalan-jalan.
  3. Adanya ribuan TKI yang dipulangkan sebagai dampak dari MCO tersebut.
  4. Sekitar 11 WNI di Malaysia sudah positif teridentifikasi mengidap Covid-19

Juga mempertimbangkan informasi yang diterima berdasarkan komunikasi dengan warga, komunitas maupun ormas yang berada di Malaysia, maka Ketua PKS Malaysia, Dr Ali Sophian, telah mengirimkan surat aspirasi kepada Bpk Dr Hidayat Nur Wahid dan Ibu Dr Mufida Kurniasih, keduanya adalah anggota DPR RI dari dapil Jakarta II yang juga meliputi Luar Negeri. Dalam surat tersebut, PKS Malaysia memohon agar mereka bisa memperjuangkan point-point berikut:

  1. Mengupayakan adanya bantuan dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di seluruh wilayah Malaysia dalam bentuk sembako, obat-obatan dan/atau bantuan keuangan.
  2. Menyuarakan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta Pemerintah Malaysia agar tidak mempermasalahkan status legalitas para PMI khusus selama MCO, karena mereka menghadapi permasalahan yang sangat serius terkait wabah dan kebutuhan dasar mereka. Juga agar Pemerintah Malaysia memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para PMI selama masa MCO.
  3. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengarahkan KBRI dan KJRI agar segera membentuk Satgas Covid-19 yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan agar dampak MCO dan pandemi dapat diminimalisir di kalangan WNI/PMI di Malaysia serta memonitor dan membantu WNI yang telah positif corona.
  4. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengarahkan KBRI dan KJRI agar mengadakan hotline-hotline untuk setiap KBRI dan KJRI yang bisa segera dihubungi oleh WNI terkait permasalahan iniserta mensosialisasikan secara masif hotline-hotline tersebut. KBRI dan KJRI juga perlu terus mengedukasi para PMI untuk pencegahan penularan Covid-19 di tengah komunitas PMI di Malaysia yang bisa berdampak fatal.
  5. Meminta pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini KBRI dan KJRI, untuk melibatkan melibatkan ormas-ormas, paguyuban-paguyuban, dan komunitas Indonesia di Malaysia dalam melaksanakan hal-hal di point 3 dan 4 di atas.
  6. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk memperhatikan proses pemulangan ribuan PMI ke Sumatera agar tidak menimbulkan masalah baru, termasuk penyebaran Covid-19. Juga agar diperjelas dan disosialisasikan siapa saja yang bisa di ikutkan dalam program pemulangan ini. Kami juga mendapatkan aspirasi dari banyak PMI illegal, khususnya, agar mereka bisa ikut dipulangkan.

Ali Sophian berharap problematika dan kesulitan yang dihadapi PMI di Malaysia dapat diringankan dengan peran pemerintah khususnya, dibantu oleh elemen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia.

Pembagian masker gratis untuk WNI di Negeri Sembilan

Note:

Tulisan yang sama dapat dilihat juga di link ini dengan judul ‘ Malaysia Status Lockdown Corona, PMI Darurat Sembako dan Obat‘ : http://www.gerbangnewsntb.id/2020/03/malaysia-status-lockdown-corona-pmi.html

Menyikapi Fatwa Virus Corona

Oleh: Ustadz Muzakkir Muhsin Thaha, M.A. Lc.

Dengarkanlah ceramah Ustadz Muzakkir di channel youtube milik PKS Malaysia ‘MacSpy PIPPKS‘ https://www.youtube.com/watch?v=zeR2AIJBtTQ

Ada yang pro dan kontra terkait hadirnya Fatwa Ulama terkait pelaksanaan ibadah di masjid menghadapi Pandemi Covid-19.

Bagaimana seharusnya kita bersikap ?.

Jangan lupa ‘Like’ dan ‘Subscribe’ ya ‘MacSpy PIPPKS‘.

Jazakumullah khayran.