Feb 07

📝 Fikih Belanja On Line

🕋 Oleh: Dr. Oni Sahroni, M.A

Di antara rambu-rambu belanja online adalah sebagai berikut :

Pertama, apa yang dibeli.

🛒 Barang atau jasa yang dibeli, itu harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1: Tidak boleh barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam, seperti mainan anak-anak yang merusak akhlak atau moral anak-anak atau barang-barang lain yang bertentangan dengan syariah.

2: Sebaiknya tidak mengonsumsi barang-barang yang makruh menurut ulama, seperti rokok dan lain sebagainya.

3: Mengonsumsi barang-barang yang diprioritaskan untuk dimiliki. Oleh karena itu, tidak membeli barang atau jasa yang tidak dibutuhkan atau tersier, sehingga mengakibatkan tabdzir atau pemubadziran. Sesuai firman Allah Swt.

‎إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Kedua, dengan cara apa.

1: Cara membeli ini harus berdasarkan kaidah-kaidah akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak akad.

2: Belanja onlne harus dilakukan sesuai syariah, terutama akad-akad yang digunakan dalam bisnis online terkait dengan apa yang dibeli, kepada siapa membeli dan dengan cara apa membeli.

3: Jenis Akad (Transaksi)

🤝 Skema Jual Beli

Sesungguhnya transaksi jual beli itu terjadi antara pemilik produk atau barang dengan pembeli langsung. Skema yang digunakan adalah jual beli tidak tunai atau al-Bai’ al-Muajjal, di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual atau produsen setelah barang diterima oleh pembeli.

*🤝 Skema Jual Beli*
Transaksi antara pemilik marketplace atau lapak dengan penjual itu menggunakan akad Ijarah atau jual manfaat, di mana pemilik marketplace menyewakan jasa lapak sebagai marketing atau pemasaran produk kepada pembeli. Maka atas jasa memasarkannya itu pemlik marketplace mendapatkan fee. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

4: Ketentuan Transaksi Jual Beli

Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui market place, penjual berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan

🏷 Jika harga jualnya baru bisa diterima setelah produk diterima oleh pembeli itu disepakati, ketentuan ini menjadi sah dan harus ditepati dalam transaksi jual beli. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا, او أحل حراما

Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi, Ad Daruquthni, Baihaqi dan Ibnu Majah)

5: Ketentuan Transaksi Jual Beli

Berdasarkan skema ijarah antara pemilik lapak dan supplier (pemilik produk), pemilik lapak berhak mendapatkan fee atas jasa marketing product sehingga produk tersebut dibeli oleh pembeli atau pelanggan, baik fee secara langsung diberikan oleh penjual produk maupun fee secara tidak langsung dari iklan ataupun dari transaksi pihak ketiga. Hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaan Ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah

Jika ada ketentuan bahwa saldo penjual ditahan oleh pemilik lapak sehingga barang diterima oleh pembeli. Ketentuan ini bertujuan agar hak pembeli, untuk mendapatkan barang, bisa terpenuhi sehingga tidak terjadi biaya sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima. Jika ketentuan ini disepakati, jual beli menjadi sah. Sesuai pendapat Ibnu Qayyim dalam masalah syarat akad bahwa setiap syarat disepakati itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan target bisnisnya. Jika pihak yang menyewakan jasa itu memberikan discount itu diperkenankan selama atas ridha pihak penjual (at tanazul an al haq)

Ketiga, dari mana kita membeli.

(Pihak yang menjadi tempat atau supplier, produsen);

1: Berbelanja diprioritaskan kepada sesama muslim untuk memperkuat ekonomi umat, kecuali jika tidak ada alternatif lain, sementara kebutuhan yang harus dibeli itu kebutuhan sekunder dan primer maka diperkenankan.

2: Begitu pula, tidak diperkenankan untuk berbelanja kepada toko atau produsen yang jelas-jelas dipastikan mendukung pihak yang menganiaya & menjajah umat Islam, seperti halnya berbelanja untuk produk-produk yang disumbangkan untuk Zionis atau Yahudi. Oleh karena itu, maka setiap kita berbelanja idealnya memilah atau memilih produk mana yang harus dibeli.

Keempat, Berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah Swt,

🕌 sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Swt, seperti membeli mainan untuk anak-anak maka dipilih mainan yang kira-kira mendidik bagi anak. Bukan sekedar bermain apalagi merusak pendidikan anak-anak.

Wallahu a’lam

🗣 Referensi

🏜 Buku Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Penerapannya dalam  Ekonomi Syariah, (Dr. Oni Sahroni, M.A dan Dr. M. Hasanuddin, M.Ag.) , Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

🏜 Buku Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi (Dr. Oni Sahroni, M.A. & Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

🏜 Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaan Ijarah, dan NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah

🏜 Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.